YAYASANGARDU08INDONESIA.COM | BANDUNG β Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Jawa Barat menggelar peringatan Hari Ulang Tahun ke-8 sebagai wujud komitmen memperkuat gerakan pencegahan korupsi di wilayah Jawa Barat, sekaligus menunjukkan semakin solidnya dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Ketua Umum KPK Jawa Barat, Rd. H. Piar Pratama, S.SH., menyampaikan penghargaan mendalam kepada seluruh unsur kementerian, lembaga, dan tokoh daerah yang telah ikut memastikan kelancaran terselenggaranya acara serta konsistensi pemberantasan korupsi di tanah Pasundan.
Delegasi dari Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. Tito Karnavian, yakni Irjen Pol Edi Mardianto, turut hadir menyampaikan amanat terkait pentingnya penguatan peran masyarakat sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintah.
Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Dr. Ir. Hamka Hendra Noer juga menghadiri kegiatan tersebut. Kehadiran mantan Pejabat Gubernur Gorontalo yang kini menjabat sebagai Staf Tata Kelola Birokrasi itu menjadi bukti dukungan pemerintah pusat bagi gerakan pencegahan korupsi di Jawa Barat.
Partisipasi unsur Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung termasuk Bupati Bandung, Polresta Bandung, Sekretaris Daerah, Kesbangpol, Satpol PP, serta Karang Taruna memperkuat konsolidasi lintas sektor. Dukungan serupa diberikan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar, PAKSI API Jabar, hingga KPK RI.
Dalam berbagai hal, Piar Pratama menegaskan bahwa HUT ke-8 ini tidak hanya bersifat seremonial. Momentum ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antarlembaga dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Ia menyampaikan pesan yang kuat bahwa perjuangan anggota mengandung keberanian dan kesadaran kolektif. βKematian merupakan urusan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi korupsi anggota adalah urusan kita semua,β tegasnya.
Melalui peringatan ini, KPK Jawa Barat meneguhkan kembali peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas praktik korupsi di seluruh aspek pelayanan publik.