Author: Gardu08indonesia

YAYASAN GARDU 08 | TOBA- Beberapa waktu yang lalu Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Toba melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum bagi perangkat kecamatan dan desa se-Kecamatan Sigumpar sebagai upaya memperkuat pemahaman hukum serta mencegah tindak pidana korupsi, narkotika, dan kekerasan seksual. Kegiatan ini digelar beberapa waktu yang lalu di Aula Kantor Kecamatan Sigumpar. Senin, (24/11/2025).

Penguatan Pemahaman Hukum Aparatur Desa

Kejari Toba menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi Bidang Intelijen dalam melakukan pencegahan perbuatan melawan hukum melalui edukasi berkala kepada para pemangku kepentingan pemerintahan di daerah. Melalui penerangan hukum, perangkat kecamatan dan desa diharapkan mampu mengelola administrasi serta keuangan secara lebih tertib, akuntabel, dan transparan.

Pejabat Kejaksaan dan Aparatur Pemerintah Daerah

Acara ini dihadiri oleh:

* Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba
* Kepala Seksi Intelijen
* Kepala Subseksi I Intelijen
* Para Jaksa Fungsional
* Camat Sigumpar
* Kepala Desa, Lurah, dan Kaur Desa se-Kecamatan Sigumpar

Kehadiran tersebut menandai dukungan lintas sektor terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Materi Disampaikan — Dari Pengelolaan Keuangan hingga Bahaya Narkotika

Penerangan hukum ini mengangkat tiga materi utama:

1. Pengelolaan anggaran dan keuangan kelurahan serta desa
2. Sosialisasi bahaya narkotika
3. Pemaparan tindak pidana kekerasan seksual

Kasi Intelijen Kejari Toba, Benny Surbakti, menegaskan bahwa intelijen memiliki peran strategis dalam pencegahan tindak pidana melalui edukasi administrasi dan pembinaan regulasi.

Penekanan Kejaksaan — Administrasi Rapi Minimalkan Penyimpangan

Kepala Seksi Intelijen menekankan pentingnya ketelitian dalam penyusunan dokumen keuangan dan pertanggungjawaban anggaran desa. Administrasi yang rapi merupakan benteng utama untuk menghindari penyimpangan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Ia juga menegaskan bahwa Kejaksaan siap memberikan pendampingan kepada desa dan kecamatan apabila dibutuhkan untuk memperkuat tata kelola keuangan.

Camat Sigumpar — Apresiasi dan Harapan untuk Pemerintahan Bersih

Camat Sigumpar, Jaga Situmorang, S.H., mengapresiasi langkah Kejari Toba dan menegaskan bahwa pembinaan hukum ini sangat penting untuk mencegah kesalahan administrasi yang bisa merugikan perangkat desa maupun masyarakat. Ia berharap kegiatan ini semakin memperkuat integritas pemerintah lokal.

Edukasi Hukum Berlangsung Kondusif

Kegiatan Penerangan Hukum berakhir beberapa waktu yang lalu dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Kejari Toba berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum aparatur desa serta memperkuat tata kelola pemerintahan demi mencegah tindak pidana di tingkat desa maupun kecamatan.

GARDU 08 INDONESIA | SUKABUMI – Pembangunan perkerasan jalan di Kampung Limbangan RT 14 RW 03, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, berhasil dirampungkan tepat waktu. Proyek yang dibiayai melalui Bantuan Provinsi (Banprov) Tahun Anggaran 2025 tersebut memiliki panjang 120 meter dengan lebar 2,5 meter dan menelan anggaran sebesar Rp 98 juta. Seluruh pekerjaan terselesaikan dalam kurun 14 hari kerja.

Kepala Desa Cibodas, H. Furqon, menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di wilayahnya. Ia berharap perbaikan tersebut mampu memberi dampak langsung terhadap kemudahan mobilitas masyarakat.

“Harapan kami, jalan yang sudah diperbaiki ini dapat mempermudah aktivitas warga, mulai dari mobilitas harian hingga kepentingan pendidikan anak-anak. Akses yang lebih baik tentu memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua,” ujar Furqon saat meninjau hasil pekerjaan.

Menurutnya, pelaksanaan proyek dilakukan dengan pengawasan ketat oleh tim teknis desa yang bekerja sama dengan pihak kecamatan, guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Pengawasan kami lakukan secara maksimal agar jalan ini bisa bertahan lama dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga berharap warga dapat menjaga fasilitas ini bersama-sama,” tambahnya.

Respons positif mengalir dari warga sekitar. Banyak pengguna jalan merasa terbantu dengan kondisi akses yang kini jauh lebih layak dan aman dibandingkan sebelumnya. Mereka menilai perbaikan jalan ini menjadi angin segar bagi aktivitas sosial dan ekonomi desa.

Furqon menambahkan bahwa pemerintah desa telah mengalokasikan dana lanjutan untuk pembangunan tahap berikutnya pada tahun depan.

“Tahun mendatang sudah kami rencanakan untuk melanjutkan pembangunan jalan ini. Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimis akses transportasi desa akan semakin baik dan pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat,” tutupnya. (IRMA)

YAYASANGARDU08INDONESIA | BOGOR – Proyek galian kabel yang membentang dari wilayah Ciawi hingga Megamendung, Kabupaten Bogor, tengah menuai gelombang kritik tajam. Kegiatan yang disebut-sebut sebagai proyek pemasangan kabel PLN itu dinilai dikerjakan secara serampangan tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan tata kelola lingkungan sekitar.

Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Lubang galian dibiarkan menganga tanpa penutup, tumpukan tanah dan material berserakan di pinggir jalan, bahkan sebagian menutup jalur pejalan kaki. Saat hujan turun, tanah menjadi licin dan berlumpur, membuat pengendara – terutama pengguna motor – rawan tergelincir.

Seorang warga setempat menuturkan kekecewaannya terhadap lemahnya pengawasan pihak terkait.

“Kalau hujan, jalanan becek dan licin banget. Banyak motor jatuh. Mereka gali tapi nggak langsung dirapikan. Pemerintah kok diam saja?” ujarnya kesal kepada awak media, Senin (4/11/2025).

Menariknya, sejumlah pekerja di lokasi mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pihak pelaksana proyek tersebut.

“Kami cuma disuruh gali, nggak tahu dari perusahaan mana. Mandor juga jarang datang. Katanya kalau mau tahu, tanya ke Pak Ayah Ito atau Pak Gledek,” ujar salah seorang pekerja.

Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa nama “Gledek” merujuk pada Kepala Desa Banjawaru, Abdul Rahman. Temuan ini memunculkan dugaan keterlibatan aparatur desa dalam proyek yang diklaim milik PLN tersebut. Jika benar demikian, hal ini berpotensi menyalahi aturan dan membuka ruang dugaan penyalahgunaan wewenang.

Diduga Langgar Aturan dan Tak Miliki Izin

Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Penggalian dan Penimbunan di Jalan Umum, setiap aktivitas galian wajib mengantongi izin tertulis dari penyelenggara jalan dan tidak boleh mengganggu fungsi maupun keselamatan pengguna jalan. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum juga menegaskan larangan terhadap kegiatan yang mengganggu fasilitas publik tanpa izin resmi.

Jika proyek tersebut benar dilakukan tanpa dasar izin yang sah, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi dikenai sanksi administratif hingga pidana ringan.

Desakan Publik untuk Pemerintah Daerah

Berbagai pihak kini mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas PUPR dan Satpol PP agar segera menelusuri keabsahan proyek tersebut. Sejumlah LSM dan pemerhati lingkungan menilai, proyek ini berpotensi menjadi “proyek siluman” yang merugikan masyarakat.

“Kalau memang proyek resmi PLN, mestinya ada papan informasi dan pengawasan terbuka. Tapi kalau tidak jelas, ini bisa jadi modus proyek ilegal,” tegas Musonef, pemerhati kebijakan publik Kabupaten Bogor.

Minimnya informasi proyek menjadi sorotan utama. Tak terlihat papan kegiatan, nama kontraktor, ataupun pengawas lapangan. Padahal, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 28 ayat (1), secara tegas melarang penggunaan ruang jalan yang membahayakan keselamatan pengguna.

Seruan Transparansi dan Penegakan Hukum

Publik kini menunggu langkah tegas dari Pemkab Bogor dan pihak PLN untuk memberikan kejelasan atas proyek tersebut. Jika proyek benar resmi, perlu dijelaskan mekanisme izin dan tanggung jawab pelaksana. Namun bila terbukti ilegal, aparat penegak hukum wajib turun tangan mengusut dugaan penyalahgunaan jabatan maupun pelanggaran hukum lainnya.

Ketegasan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci agar praktik “proyek misterius” semacam ini tidak kembali terjadi dan masyarakat mendapat kepastian atas keselamatan serta keterbukaan informasi publik.

(Gardu08)

YAYASANGARDU08INDONESIA.COM | BANDUNG – Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Jawa Barat menggelar peringatan Hari Ulang Tahun ke-8 sebagai wujud komitmen memperkuat gerakan pencegahan korupsi di wilayah Jawa Barat, sekaligus menunjukkan semakin solidnya dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Ketua Umum KPK Jawa Barat, Rd. H. Piar Pratama, S.SH., menyampaikan penghargaan mendalam kepada seluruh unsur kementerian, lembaga, dan tokoh daerah yang telah ikut memastikan kelancaran terselenggaranya acara serta konsistensi pemberantasan korupsi di tanah Pasundan.

Delegasi dari Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. Tito Karnavian, yakni Irjen Pol Edi Mardianto, turut hadir menyampaikan amanat terkait pentingnya penguatan peran masyarakat sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintah.

Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Dr. Ir. Hamka Hendra Noer juga menghadiri kegiatan tersebut. Kehadiran mantan Pejabat Gubernur Gorontalo yang kini menjabat sebagai Staf Tata Kelola Birokrasi itu menjadi bukti dukungan pemerintah pusat bagi gerakan pencegahan korupsi di Jawa Barat.

Partisipasi unsur Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung termasuk Bupati Bandung, Polresta Bandung, Sekretaris Daerah, Kesbangpol, Satpol PP, serta Karang Taruna memperkuat konsolidasi lintas sektor. Dukungan serupa diberikan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar, PAKSI API Jabar, hingga KPK RI.

Dalam berbagai hal, Piar Pratama menegaskan bahwa HUT ke-8 ini tidak hanya bersifat seremonial. Momentum ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antarlembaga dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Ia menyampaikan pesan yang kuat bahwa perjuangan anggota mengandung keberanian dan kesadaran kolektif. “Kematian merupakan urusan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi korupsi anggota adalah urusan kita semua,” tegasnya.

Melalui peringatan ini, KPK Jawa Barat meneguhkan kembali peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas praktik korupsi di seluruh aspek pelayanan publik.

YAYASANGARDU08INDONESIA.COM | Anak-anak sekolah dasar menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Bapak Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungannya terhadap kesehatan siswa di sekolah.

Sebelumnya, beberapa siswa harus belajar sambil menahan lapar. Kini, melalui program makanan sehat di sekolah, mereka dapat menikmati hidangan bergizi setiap hari. Kondisi ini tidak hanya membuat perut mereka kenyang, tetapi juga meningkatkan semangat dan fokus belajar.

“Setiap suapan yang kami makan membuat kami merasa lebih kuat dan percaya diri. Kami yakin masa depan kami bisa lebih cerah,” ungkap para siswa. Mereka juga berjanji akan belajar dengan giat agar dapat berkontribusi positif bagi Indonesia di masa depan.

Anak-anak tersebut berharap Bapak Prabowo senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus menghadirkan kebaikan bagi generasi muda Indonesia. Mereka menegaskan bahwa kebaikan ini akan selalu diingat sepanjang hidup mereka.

 

JAKARTA – Dalam suasana yang sarat rasa syukur dan kebanggaan, keluarga besar Yayasan Gardu 08 Indonesia menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2025–2029, Bapak H. Prabowo Subianto.

Pada peringatan hari kelahiran beliau yang ke-74 tahun, seluruh pimpinan dan staf yayasan turut memanjatkan doa agar Presiden Prabowo senantiasa dikaruniai kesehatan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menjalankan amanah besar memimpin bangsa menuju masa depan yang lebih gemilang.

“Semoga Bapak Presiden selalu diberi umur panjang, tetap amanah, dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, berdaulat, serta sejahtera,” tulis pernyataan resmi Media Info-Target.com dan Media Jabarku.

Ungkapan penuh makna tersebut menjadi wujud nyata dukungan serta harapan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto. Mereka menilai, kepemimpinan beliau akan menjadi tonggak baru bagi kebangkitan Indonesia — mulai dari pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat, hingga memperkuat posisi bangsa di kancah internasional.

Peringatan Hari Pangan Sedunia di Kota Sukabumi tahun ini menjadi pengingat serius akan pentingnya memperkuat ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan pertanian. Saat ini, produksi beras lokal hanya mampu memenuhi sekitar 30 persen dari kebutuhan masyarakat , sehingga sebagian besar pasokan masih harus didatangkan dari luar daerah.

Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengungkapkan bahwa kondisi ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi dengan langkah-langkah strategis dan inovatif.

“Produksi beras kita masih rendah, baru sekitar tiga puluh persen dari kebutuhan masyarakat. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita jawab bersama,” ujarnya saat menghadiri peringatan Hari Pangan Sedunia di Taman Cikondang , Kamis (16/10).

Menurut Ayep, pemerintah daerah kini fokus mendorong program diversifikasi dan intensifikasi pangan agar sektor pertanian di wilayah perkotaan tetap produktif meskipun lahan terbatas. Tujuannya, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah dan memperkuat kemandirian pangan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan Hari Pangan Sedunia tersebut, digelar pula Gerakan Pangan Murah Serentak yang merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Sukabumi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat . Kegiatan ini tidak hanya membantu menekan laju inflasi, tetapi juga memperkuat sinergi antarinstansi dalam membangun sistem pangan berkelanjutan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan ( DKP3 ) Kota Sukabumi, Adrian Hariadi , menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Jawa Barat oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jabar .

“Gerakan pangan murah ini menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta menjadi ajang promosi bagi produk-produk UMKM lokal ,” terang Adrian.

Selain bazar pangan, pemerintah juga membuka sejumlah layanan publik seperti administrasi kependudukan dan layanan masyarakat lainnya. Antusiasme warga tampak tinggi, menandakan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan.

Melalui momentum Hari Pangan Sedunia, Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi, memperkuat kemandirian pangan, serta memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (ramdani)

GARDU 08 | SUKABUMI – Polres Sukabumi bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Jenderal Sudirman No.18, Palabuhanratu, Jumat (15/8/2025). Langkah ini menjadi wujud nyata kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian dalam memperkuat ketahanan gizi, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas dan Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman hadir langsung dalam acara tersebut. Keduanya menilai fasilitas SPPG ini sudah memenuhi standar kebersihan dan kualitas, serta mampu menghadirkan sajian bergizi yang lezat.

“Bangunannya luar biasa, bersih, dan makanannya enak. Terima kasih kepada Kapolres Sukabumi yang telah membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak,” kata Andreas.

Hingga kini, 67 dapur SPPG telah beroperasi dari total 260 unit yang beroperasi. Pemkab Sukabumi menargetkan seluruhnya dapat aktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, menuturkan program ini menyasar 3.600 penerima manfaat, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga ibu hamil dan menyusui.

“Ini bukan sekedar soal makanan. Ini adalah investasi untuk masa depan bangsa. Anak yang mendapat gizi baik akan tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan,” tegasnya.

Tim 08

YAYASANGARDU08.COM | JAKARTA – Ketua Umum Yayasan Gardu 08 Indonesia, Letkol (Purn) Suwito, menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang berlangsung di Pekanbaru, Riau, pada 7–9 Februari. Ia mengapresiasi peran masyarakat sebagai pilar demokrasi yang berkontribusi dalam memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan mendidik masyarakat.

“Selamat Hari Pers Nasional 2025! Pers memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan membangun bangsa melalui informasi yang benar dan bertanggung jawab. Kami berharap insan pers terus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan etika jurnalistik,” ujar Suwito.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Menurutnya, di era digital saat ini, tantangan bagi masyarakat semakin besar, terutama dalam menghadapi penyebaran berita hoaks dan informasi yang tidak terverifikasi. Oleh karena itu, peran pers sangat dibutuhkan dalam menyajikan berita yang obyektif dan dapat dipercaya.

Suwito juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara media, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat. “Media bukan hanya penyampai berita, tetapi juga mitra dalam pembangunan nasional. Mari bersama-sama menjaga kebebasan pers yang tetap berlandaskan pada kebenaran dan kepentingan publik,” tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap dunia jurnalistik, Yayasan Gardu 08 Indonesia terus mendorong peningkatan kapasitas wartawan melalui berbagai pelatihan dan edukasi. Ia berharap, dengan adanya peringatan HPN, pers Indonesia semakin maju dan tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi dan keadilan sosial.

Peringatan HPN 2025 di Pekanbaru dihadiri oleh berbagai tokoh pers nasional, pejabat negara, serta insan media dari berbagai daerah di Indonesia. Beragam kegiatan, mulai dari seminar, diskusi, hingga pameran jurnalistik, juga memeriahkan perayaan ini sebagai wujud apresiasi terhadap kontribusi pers dalam pembangunan bangsa.

OLEH : VO